Alumni Fakultas Hukum

loading...
Nama Desy Nurkristia Tejawati, S.H.
Nim #########
E-mail D.N.Tejawati@alumni.unair.ac.id
Alamat #########
Kelahiran 1987
Tgl. Lulus 11-02-2011
Tgl. Wisuda 09-04-2011
Bidang Ilmu Kenotariatan
Jenjang PROGRAM MAGISTER
SKS 48.00
IPK 3.21
Pembimbing.I Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum.
Tugas Akhir Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Belum Bersertifikat Dengan Akta Di Bawah Tangan Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Abstrak Tesis ini menjelaskan mengenai jual beli hak atas tanah dengan akta di bawah tangan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah. Setelah berlakunya UUPA maka terhadap jual beli hak atas tanah harus dituangkan dalam akta otentik yang dibuat oleh PPAT. Para pihak dalam melakukan jual beli hak atas tanah harus memenuhi syarat formal dan syarat materiil yang berlaku sebagai syarat sahnya jual beli hak atas tanah yang bersangkutan. Syarat formal yang dimaksud dalamjual beli hak atas tanah diatur dalam pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 yaitu jual beli hak atas tanah harus dituangkan dalam akta otentik yang dibuat oleh PPAT. Jual beli yang dilakukan dengan akta dibawah tangan sah sepanjang memenuhi syarat materiil dari jual beli tersebut. Terhadap jual beli yang dilakukan dengan akta di bawah tangan menimbulkan suatu akibat hukum. Akibat hukum dari jual beli hak atas tanah dan bangunan yang hanya dituangkan dalam akta yang dibuat di bawah tangan, adalah bahwa terhadap sertipikat hak atas tanah da bangunan tidak dapat dilakukan pendaftaran peralihan hak pada Kantor Pertanahan guna dilakukan balik nama dari penjual kepada pembeli. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pembeli yang telah melakukan jual beli hak atas tanah yang hanya dituangkan dalam akta di bawah tangan agar dapat dilakukan pendaftaran peralihan hak/balik nama pada Kantor Pertanahan adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan memohon kepada Pengadilan Negeri agar menyatakan bahwa terhadap jual beli hak atas tanah tersebut dapat dinyatakan sebagai jual beli yang sah, serta meminta kepada hakim agar supaya Kepala Kantor Pertanahan mau melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah tersebut.
 
Data Pekerjaan
Pekerjaan 0
Nama.Instansi 0
Bidang.Pekerjaan 0
Mulai.Bekerja
Jabatan 0
Alamat.Pekerjaan 0
Kota.Pekerjaan 0
Telpon.Kantor 0

Google Scholar