Percuma Berantas Korupsi Tanpa Rombak Mental Monday, 07 August 2017 03:50

Ada beberapa buku biografi Awang Faroek Ishak (AFI). Tapi, buku terbitan 2013 oleh Indomedia Global Jakarta, mungkin, yang paling pas mendeskripsikan sosok dirinya. Buku itu berjudul Dari Birokrat, Akademisi, hingga Politisi.

Untuk level Kaltim, bahkan nasional, AFI sudah ”khatam” di ketiga bidang itu. Jabatan dosen, pembantu rektor III, atau dekan pernah disandangnya di universitas Mulawarman (Unmul).

Posisi kepala Bapedalda (Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah)

juga dijabatnya sebelum menjadi bupati Kutai Timur (2000–2005 dan 2005–2007), sebelum menjadi gubernur (2008-sekarang).

Di bidang politik? Dia sepuluh tahun (1987–1997) menjadi anggota DPR/MPR RI. Bahkan, Rabu (19 Oktober 2016) di ruang kerjanya di Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, AFI baru saja menerima jajaran pengurus partai Nasdem Kaltim. Pada kesempatan itu AFI didaulat menjadi dewan pembina DPW.

AFI menjadi anggota partai nasdem setelah keluar dari Partai Golkar. Parpol yang 40 tahun menjadi tempat dia bernaung. AFI kecewa dengan posisinya di kepengurusan partai Golkar Kaltim yang baru.

Masalah Mendesak Bangsa Indonesia

”Filosofi saya adalah ikhlas dan kejujuran, bekerja tidak semata-mata untuk diri,” jelasnya.

Pria 68 tahun ini juga mengaku tidak pernah ingin berhenti belajar. Belajar tidak mengenal batas umur. Bahkan, selama di Jakarta, dua kuliah S-2 diselesaikan berbarengan. Yakni, di Universitas Indonesia dan STIE IPWI.

Menurut dia, ilmu-ilmu itu sangat bermanfaat ketika dirinya menjadi kepala daerah. ”Saya terbiasa berpikir komprehensif, integral, dan holistik. Kalau tidak dibekali pengetahuan, saya mungkin tidak bisa jadi gubenur yang baik,” tuturnya.

Menurut AFI, permasalahan bangsa saat ini adalah menggerakkan revolusi mental yang dicanangkan presiden Joko Widodo. Memang rasanya percuma memberantas korupsi dan pungli, tanpa perombakan mental. ”Jadi, character and national building mutlak dilakukan,” jelasnya.

Masalah lain ialah mewujudkan good governance. Ini bisa diupayakan dengan pendidikan yang baik. ”Maka, banyak adik-adik saya anjurkan S-3. Saya dorong untuk sekolah lagi,” tegasnya.

Pengalaman Jadi Mahasiswa Unair: Ujian di Vip Room Bandara

AFI mendaftar S-3 di Unair pada 2005, memanfaatkan kerja sama dengan Unmul. Tapi tidak sendirian. Dia bersama beberapa tokoh Kaltim, seperti Irianto Lambrie (saat ini gubernur Kalimantan utara - Kaltara), dan Achmad Amins (mantan wali kota Samarinda).

”Jadi, mesti membagi waktu antara pekerjaan bupati dengan kuliah. Tapi, bisa kita atur. Kuliah biasanya akhir pekan. Saya berusaha tidak pernah absen setiap perkuliahan,” katanya.

AFI juga mengaku ikut dan terkenang terhadap para dosen yang membimbingnya. Yang dia ingat, misalnya, Prof. Suroso Imam Zadjuli, atau Sri Edi Swasono.

”Di Unair dosen-dosennya penuh integritas. saya teman dekat Edi  Wasono. Tapi, di depan kelas dia bilang, ’Mana Awang Faroek? Di sini tidak ada persahabatan. Mahasiswa, ya, mahasiswa. Bupati, ya, bupati’,” tuturnya.

Karena kendala waktu dan tempat, Edi Swasono pernah mengujinya di VIP Room Bandara Sepinggan, Balikpapan.

Setelah itu, AFI hanya disodori selembar amplop. Dan, amplop itu tidak boleh dibuka kecuali oleh petugas sekretariat fakultas. Suroso yang membuka amplop itu hanya geleng-geleng. ”Edi Swasono ini orang paling pelit memberi nilai. tapi, saya malah dapat a+,” kenang Awang.

500 Besar Dunia

AFI mendukung tekad Unair masuk ranking 500 besar kampus terbaik dunia. ”Syaratnya, semua harus mereformasi diri. Mulai rektor sampai mahasiswa. semua unsur civitas akademika harus melakukan revolusi mental,” tuturnya.

”Contohnya, yang saya lakukan di Untag sini (AFI juga menjabat lektor kepala di Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda). Tak lagi mengenal opspek, posma, dan lainnya. Semua mahasiswa harus ikut ESQ,” kata pria yang punya hobi membaca, golf, dang gowes ini.

Karena itu, yang pertama harus disiapkan adalah karakter dan mentalitas. Unair tak boleh lagi terlalu sering terlibat demonstrasi.

”Harus menggalakkan FGD-FGD, mendiskusikan masalah-masalah negara. Baru disumbangkan ke pemda atau pusat. Itu akan lebih bagus,” tutupnya.

Sumber : Buku Jejak Langkah Ksatria Airlangga