Kuliah Umum Soekarwo di UNAIR Bahas Kepemimpinan Sektor Publik
UNAIR NEWS – Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga mengadakan kuliah umum bertajuk Kepemimpinan Sektor Publik Untuk Percepatan Kemajuan Daerah pada Rabu (5/4/2023) melalui zoom meeting. Kuliah umum oleh program studi S2 Magister Sains Hukum dan Pembangunan tersebut menghadirkan Dr H Soekarwo SH M Hum selaku Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (WANTIMPRES).
Pemateri yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut menyampaikan bahwa dalam organisasi publik dibutuhkan kepemimpinan sektor publik yang efektif. Tujuannya, agar harapan masyarakat dalam organisasi publik dapat tercapai sehingga menciptakan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Soekarwo, efektivitas tersebut penting karena menentukan kepuasan dan kepercayaan warga negara dan reputasi organisasi. Aparatur organisasi publik atau birokrasi memiliki kebanggaan dan termotivasi untuk meningkatkan kinerja yang baik.
Soekarwo mengatakan, terdapat empat pilar dalam good governance, yakni pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha swasta. Selain itu juga ada sembilan prinsip, di antaranya adalah partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efesien, kepastian hukum, responsif, konsensus, kesetaraan dan inklusif, dan visi strategis.
“Undang-undang yang terkait dengan good governance mulai pada saat reformasi 1998. Kemudian meletakkan tentang masyarakat menjadi bagian penting dalam obyek pembangunan. Melakukan partisipasi secara sosiologis, kemudian melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di kepemimpinan publik,” ujar Soekarwo.
Soekarwo memaparkan permasalahan dalam good governance di Indonesia. Beberapa di antaranya yaitu belum adanya kesesuaian antara tuntutan kebutuhan masyarakat dengan reformasi birokrasi yang berjalan, partisipasi masyarakat yang semakin tinggi tuntutannya dalam pembuatan dan pengimplementasian kebijakan publik. Lalu, tuntutan publik terhadap prinsip good governance meningkat dalam rangka untuk memperbaiki dan meningkatkan tata kelola kepemerintahan.
Kepemimpinan sektor publik mulai bergeser dari personal menuju new public leadership. Oleh karena itu, perlu tiga komponen utama dalam new public leadership yang melekat dalam konteks reformasi sektor publik. Tiga komponen itu adalah peran kepemimpinan, network management, dan nilai publik sebagai hasil dari kepemimpinan publik yang efektif.
“New public management bekerja dengan baik dalam lingkungan yang kompetitif saat tujuan utama menyatakan pilihannya. Tapi new public leadership bekerja lebih baik di lingkungan pemerintahan jaringan dimana tujuan keseluruhan adalah pengiriman nilai publik,” tutur anggota Wantimpres tersebut.
Adapun tiga hal mendasar yang melekat dalam new public leadership. Pertama, kepemimpinan yang kuat untuk berkolaborasi. Kepemimpinan terlihat kuat untuk mendorong pelayanan yang kolaboratif. Kedua, kepemimpinan publik memiliki potensi untuk menghasilkan pengetahuan baru yang selaras dengan kompleksitas. Ketiga, ada ruang yang cukup untuk meningkatkan kepemimpinan dalam pengembangan lintas sektor publik.
Melalui kolaborasi yang merupakan penerapan new public leadership, birokrasi tak hanya menjalankan fungsi pelayanan publik tetapi juga ikut membantu masyarakat dalam mempermudah aktivitas ekonomi, memperkuat infrastruktur kegiatan perekonomian, dan memberi pelayanan akses produksi usaha rakyat.
Modal kolaborasi dalam memperkuat kepemimpinan publik yang disampaikan oleh Soekarwo di antaranya adalah memperkuat pelayanan dan akses terhadap masalah pendidikan dasar dan kesehatan masyarakat. Pemerintah daerah juga dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi setempat dan dunia usaha untuk memberikan pelatihan kewirausahaan dan keahlian usaha juga sertifikasinya. Pemberian kredit usaha rakyat harus dibarengi dengan pendampingan. (*)
Penulis : Nova Dwi Pamungkas
Editor : Binti Q Masruroh
Sumber : unair.ac.id/kuliah-umum-soekarwo-di-unair-bahas-kepemimpinan-sektor-publik
