Abdulkadir Jailani masuk Fakultas Hukum (FH) Unair pada tahun 1988. Ia kemudian lulus tahun 1992. Pria asli “arek Suroboyo” ini awalnya kuliah di Universitas Negeri Jember. Tetapi pada semester IV pindah ke FH Unair.

Menurut Jailani, mengikuti mata kuliah filsafat hukum dari Frans Limahelu menjadi pengalaman paling menarik karena tidak konvensional. Selama di Unair, Jailani mengaku aktif di bidang kajian ilmiah. Dari situ, dia bisa mengunjungi berbagai universitas di Indonesia untuk menghadiri atau menjadi pembicara di berbagai acara seminar.Jailani juga terlibat dalam senat fakultas.

Setelah lulus, dia mendapat izin pengacara praktik. Namun, pada 1993, Jailani diterima di Kementerian Luar Negeri dan mengikuti Sekolah Dinas Luar Negeri selama setahun.

Di Kemenlu, dia sering mengurusi masalah-masalah hukum hubungan luar negeri. Pada 1993—1998, dia terlibat dalam perundingan pembentu-kan Mahkamah Pidana Internasional serta masalah hukum dalam kerangka ASEAN. Kemudian, antara 1998—2005, dia ditugaskan di KBRI Den Haag hingga Perwakilan Tetap RI untuk PBB di Jenewa serta New York.

Direktur Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya

Pada tahun 2010, Abdulkadir kembali ke Jakarta untuk mengurusi isu-isu hukum internasional terkait politik dan keamanan. Dua tahun kemudian, dia ditugaskan sebagai Direktur Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya.

Ketika itu Abdulkadir Jailani terlibat dalam perundingan berbagai perjanjian perdagangan bebas dan perlindungan investasi, pembentukan instrumen hukum internasional untuk perlindungan sumber daya genetika, pengetahuan tradisional, serta folklor.

Tahun 2016 hingga sekarang, dia ditugaskan sebagai Konsul Jenderal RI di New York.

Sebagai diplomat Indonesia, Abdulkadir sangat berharap Indonesia pada masa mendatang dapat menjadi negara yang lebih hebat dan kuat serta disegani bangsa lain. Cita-cita tersebut menjadi tanggung jawab kita semua sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

Profil Singkat

Pendidikan:

• Law School, Airlangga University (1992)

• Master of Law, University of Indonesia (1997)

• Master of European Law and Policy, Portmouth University (2002)

• Attended Program of Doctorate at Law, University Indonesia (2002—2005)

Karir dan Pengalaman Kerja:

1. Third Secretary at the Embassy of the Republic of Indonesia, The Hague (1998—2002)

2. First Secretary at Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the United Nations, WTO and Other International Organizations in Geneva (2006—2007)
3. Counselor at Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the United Nations, New York (2007—2010)

4. Deputy Director for Treaties on Political and Security Affairs (2010—2012)

5. Director for Treaties of Economic and Social Cultural Affairs (2012—2016)

6. Lead Negotiators in various bilateral, regional and multilateral negotiations:

• Executive Council of Organization of Prohibition of Chemical Weapons

• (1998—2002)

• ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty (2004)

• Extradition Treaty Indonesia-Singapura (2005)

• Conference of Disarmament (2006)

• Counter-Terrorism Committee of the United Nations Security Council (2007—2008)

• Sixth Committee of the United Nations General Assembly (2009)

• Review Conference of Rome Statute (2010)

• Various Instruments relating to Protocol to the ASEAN Charter on ASEAN

• Dispute Settlement Mechanism (2010 – 2011)

• Drafter of ASEAN Rules of Procedure for the Conclusion of International

• Agreements (2011)

• Drafter of ASEAN Rules of Procedure for Interpreation of the ASEAN Charter (2011)

• Protocol to the Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (2011)

• Code of Conduct in South China Sea (2011—2012)

• Chairman of the Working Group on Emission of the Diplomatic Conference on Treaty on Mercury (2013)

• Comprehensive Economic Partnership between Indonesia-EFTA (2013)

• Comprehensive Economic Partnership between Indonesia-Korea (2013)

• Task Force of ASEAN Enhanced Dispute Settlement Mechanism (2013-2014)

• Vice-Chairman of Intergovernment Committee of WIPO on Genetic Resourc-es, Traditional Knowledge and Folklore (2014)

• Agreement on Protection and Placement of Indonesian Domestic Worker between Indonesia and Saudi Arabia (2014)

• Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (2014—2016)

• Various Host Country Agreement between Indonesia and verious interna-tional organization, including ASEAN (2010—2016)