e-Government Demi Transparansi Keuangan Negara
Dr Wachid Hasyim sehari-hari dikenal sebagai salah satu notaris di Surabaya. Selain notaris, Wachid Hasyim juga memimpin –menjadi ketua umum ormas Sarekat Islam (SI) Provinsi Jawa Timur.
Wachid, sapaan akrabnya, mulai kuliah –diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH Unair) pada 1977. Jadi dia mahasiswa FH Unair pada saat itu adalah ang katan 1977.
Wachid Hasyim menuturkan awal
masuk Surabaya dan kuliah Universitas Airlangga sebagai anak perantauan. Ia asal Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Tetapi menamatkan sekolah menengah atas (SMA) di Yogyakarta.
Karena berasal dari keluarga tidak mampu, Wachid memulai kuliahnya dengan numpang di rumah salah satu rumah dinas staf pengajar (dosen) FH Unair di kawasan Darmawangsa Surabaya.
“Waktu itu saya menerima amanah dari dosen saya Ibu Siti Sundari Rangkuti untuk menjaga rumah sekaligus ditempati,” tutur Wachid mengenang masa lalunya sebagai mahasiswa Unair.
Rumah dinas Siti Sundari Rangkuti kosong. Siti Sundari sedang menempuh pendidikan lanjutan di Leiden, Belanda. Sedangkan sang suami, Armyn Rangkuti juga sedang melanjutkan pendidikan di Amerika Serikat (ADS). Mengaku memiliki jiwa aktivis, Wachid kemudian tidak bisa terus tinggal di rumah keluarga Siti Sundari Sundari Rangkuti. Ia keluar dan kos di daerah Kertajaya
Spesialis Pencatat HUT
Karena orang tua tidak mampu, Wachid masak sendiri di tempat kosnya. Untuk mengurangi pengeluaran sebagai anak kos, Wachid rajin mencatat Hari Ulang Tahun (HUT) teman-teman mahasiswinya di Fakultas Hukum Unair.
Dengan tahu HUT teman-teman mahasiswinya, kata Wachid, ia dapat makan gratis rutin. “Makan-makan bersama sesama teman merayakan HUT,” ujar Wachid tertawa.
Aktivis LBH Sempat Magang di PN Mataram
Wachid Hasyim lulus dari Fakultas Hukum Unair pada 1981. Setelah itu ia muter-muter ikut aktif di lembaga bantuan hukum (LBH). Antara lain LBH yang saat itu dipimpin Abdullah Thalib di Jalan Veteran Surabaya.
Pada saat yang sama, Wachid juga menjadi guru bahasa Inggris di SMA Praktika di Jalan Pucang Adi, Surabaya. Bukan guru tetap. Sebab saat itu pelajaran bahasa Inggris adalah ekstra kurikuler.
Setelah di LBH, Wachid Hasyim kemudian mengadu nasib ke Jakarta. Ia tinggal di Kebun Sirih tidak jauh dari Stasiun Gambir. Di Kebun Sirih, Wachid kumpul dengan sesama temannya asal Surabaya. “Kumpul di Kebun Sirih karena sama-sama sedang mencari kerja di Jakarta,” ujarnya.
Wachid mengaku masih ingat selama di Jakarta ia lamar ke 212 kantor.
Kantor-kantor itu ia dapat dari buku daftar nama pemilik telepon.
Dari 212 kantor yang dilamar, jelas Wachid, 9 (sembilan) kantor memanggilnya untuk tes kerja. Dua di antara yang memanggil Wachid untuk tes ialah PT Caltex dan Departemen Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum dan HAM).
Sempat diterima Departemen Kehakiman. Wachid pun mulai dimagangkan sebagai hakim. “Jadi waktu itu saya jadi calon hakim sambil merangkap di LBH,” katanya.
Sebagai calon hakim, Wachid kemudian dimagangkan di Pengadilan Negeri (PN) Mataram. Hanya kuat 16 hari. Maklum jiwa aktivisnya belum hilang. Ia kembali ke Surabaya. Kembali aktif di LBH.
Saat kembali lagi ke LBH itu, Wachid Hasyim kemudian memilih kuliah lagi di program notaris di Fakultas Hukum Unair.
Dari kuliah notaris di almamater S1 – nya itu, kemudian mengantarkan Wachid Hasyim menjadi notaris hingga saat ini. Ia menjalankan aktivitas kenotarisannya dengan berkantor di Andika Plasa, Jalan Simpang Dukuh Surabaya.
Indonesia yang Bersih dari Korupsi
Wachid Hasyim membayangkan ke depan bangsa dan negara Indonesia menjadi negara besar yang memiliki tertib hukum. Juga menjadi bangsa dan negara yang bersih dari berbagai praktik korupsi.
Karena bukan hanya lembaga penegak hukum yang harus terus ditata agar kuat dan berwibawa. Lebih dari itu, untuk bebas korupsi perlu memanfaatkan kemajuan IT (teknologi informasi) berbasis digital yang dapat mencegah penyalahgunaan uang negara.
Dengan memanfaatkan IT untuk menjadi bangsa dan negara Indonesia bersih dari korupsi, Wachid Hasyim menganjurkan agar pengelolaan keuangan negara yang dijalankan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menggunakan channel berbasis sistem elektronik.
Misalnya, yang sekarang populer ialah menciptakan perangkat pengawasan pengelolaan keuangan yang disebut e-government. “Tujuannya agar menjadi smart nation,” kata Wachid Hasyim
